Pilar utama dalam demokrasi adalah rakyat sementara alat-alat penyelenggara negara hanya sebagai instrumen untuk mencapai demokrasi karena lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif memegang tanggung jawab untuk mewujudkan kehendak juga aspirasi rakyat melalui kursi jabatan yang mereka duduki serta harus sesuai dan sejalan dengan konstitusi. Tapi bagaimana jika jabatan digunakan untuk membuat suatu peraturan yang tensinya hanya dijadikan sebagai instrumen untuk melanggengkan suatu kekuasaan bagi sebagian orang. Bukankah itu diktator oligarki? Lantas bagaimana jika kekuasaan itu hanya diperankan oleh mereka yang bermodal. Bukankah itu kapitalis? Dan bagaimana jika kekuasaan yang didapatkan dengan menghambur-hamburkan uang, praktik money politik misalnya, sehingga kekuasaan yang didapatkan digunakan secara sewenang-wenang. Bukankah itu tiran? jika semua itu terjadi dalam sistem politok demokrasi yang dimana rakyat adalah pilar utamanya namun kekuasaan didapatkan serta dijalankan secara inkonstitusional maka konsekuesnsi logisnya adalah rakyat telah diperkosa oleh sistem yang dijalankan dari mereka oleh meraka dan untuk para penguasa yang kaya harta haus kuasa.
Perjalanan bangsa ini untuk mencapai demokrasi tidak pernah terlepas dari janji-janji yang belum tentu terealisasi. Sekalipun wakil rakyat terpilih berdasarkan suara terbanyak dan orang-orang memilih karena dibayar ataupun memilih dengan penuh analisis suaranya tetap akan terhitung satu. Orang yang memilih didahului dengan analisis yamg tajam memang tidak dapat memastikan bahwa pilihannya menjadi pejabat anti korup. Lantas bagaimana dengan pejabat yang duduk karena membayar, rela mengeluarkan berjuta-juta rupiah untuk satu kursi yang dalam peristilahan belandanya dikenal dengan onrechmatigedad. Tapi sekalipun demikian kita masih tetap memiliki harapan untuk memperjuangkan demokrasi, dengan merujuk pada jiwa bangsa sebagai dasar pembangunan negara, cita-cita tokoh bangsa dimasa lampau yang hendak diwujudkan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang sebagai ideologi kemajuan bangsa, jangan sampai urgensi komersialisasi demokrasi sampai terealisasi. Semua ditentukan oleh pilihan kita semua, karena pilihan rakyat indonesia hari adalah penentu indonesia kemudian.
Komentar
Posting Komentar